Undang Undang Yang Mengatur Ojk

Undang Undang Yang Mengatur Ojk. OJK adalah lembaga negara yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 Tugas utamanya adalah mengawasi dan mengatur kegiatan di bidang jasa keuangan Fintech pinjaman online juga masuk ke dalam pengawasan OJK Karena kegiatan yang dilakukan masih tergolong ke dalam kategori kegiatan jasa keuangan.

PDF fileuntuk mengatur penyelenggaraannya dalam suatu Undangundang Mengingat 1 Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1) Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan.

SamaSama Penting, Ini Beda Bank Indonesia dan OJK

OJK terbentuk berdasar UndangUndang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Sesuai pada Pasal 4 dalam UU tersebut OJK dibentuk dengan bertujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara serta berjalan secara adil transparan teratur dan akuntabel OJK dibangun untuk menggantikan peran dari BapepamLK dalam pengaturan serta pengawasan.

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA OJK

Rega juga menjelaskan Pasal 26 UU Perbankan Syariah memaksa MUI maupun BI dan OJK untuk mengatur materi muatan yang seharusnya diatur di dalam undangundang Rega yang berprofesi sebagai advokat itu sempat mengajukan permohonan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA).

OJK Sebut Fintech Bakal Diatur dalam UU Finansial Bisnis.com

1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Sesuai dengan amanat Pasal 34 UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan UndangUndangSebagai perwujudan pasal tersebut dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan.