Keberatan Pajak

Keberatan Pajak. Keberatan pajak adalah mekanisme yang disediakan Ditjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak puas dan tidak sependapat terhadap hasil pemeriksaan pajak Biasanya wajib pajak yang menempuh upaya hukum melalui pengajuan keberatan pajak tidak puas dengan penetapan jumlah rugi total jumlah pajak dan jumlah potongan pajak yang diputuskan petugas pemeriksa.

12 SANKSI TERHADAP KEBERATAN PAJAK Pasal 25 ayat (9) UU KUP “Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”.

Keberatan Pajak, bagaimana proses pengajuannya? – Pajak Startup

Cakupan Keberatan PajakDasar Hukum Surat Keberatan PajakSyarat Mengajukan Keberatan PajakJangka Waktu Keputusan Keberatan PajakKesimpulanKeberatan pajak yang disampaikan wajib pajak biasanya diajukan atas 1 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 3 Surat Ketetapan Pajak Kurang Baya Tambahan (SKPKBT) 4 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 5 Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan Seperti disinggung di atas keberatan pajak adalah mekanisme resmi yang disediakan oleh Ditjen Pajak Oleh karenannya pengajuan keberatan pajak memiliki dasar hukumnya sendiri yakni 1 UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali mengalami perubahan 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 202/PMK03/2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (penyempurnaan dari No 9/PMK03/2013) Tidak semua wajib pajak dapat mengajukan keberatan pajak Wajib pajak yang mengajukan keberatan harus memenuhi sejumlah persyaratan Nah berikut ini beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika wajib pajak mengajukan keberatan pajak 1 Pengajuan dilakukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia 2 Menuliskan jumlah pajak terutang jumlah pajak yang dipotong/dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang menjadi dasar penghitungan 3 Satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak/satu pemotongan pajak/satu pemungutan pajak (disesuaikan dengan kasus keberatan yang diajukan oleh wajib pajak) 4 Wajib pajak sudah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan hasil akhir sebelum surat keberatan pajak disampaikan (Persyaratan ini hanya berlaku untuk keberatan pajak kurang bayar) 5 Dapat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan paja Dirjen pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan pajak diterima Keputusan Dirjen pajak terkait keberatan pajak dapat berupa pengabulan seluruhnya atau sebagian Dirjen pajak juga dapat menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar Apabila telah melampaui jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya keberatan dan Dirjen pajak belum menerbitkan surat keberatan pajak maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan Pihak Dirjen pajak wajib menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan keberatan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak 12 bulan bulan telah berakhir Dapat disimpulkan wajib pajak yang merasa tidak puas dengan ketetapan pajak dan berpendapat bahwa jumlah potongan/pungutan pajak tidak sesuai dapat mengajukan keberatan pajak Permohonan yang dilakukan harus sesuai syarat perpajakan yang berlaku dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan Wajib pajak juga harus memperhatikan pembukuan catatan serta informasi lain yang dapat dilampirkan sebagai dokumen pendukung keberatan pajak.

Keberatan Direktorat Jenderal Pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan.